Danantara adalah badan pengelola investasi pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan target 8%. Diresmikan pada 24 Februari 2025, Danantara akan mengelola tujuh BUMN besar seperti Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom, dan MIND ID. 

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah perlu menerapkan sistem pengawasan ketat, laporan berkala yang dapat diakses publik, serta teknologi seperti blockchain.

KEJELASAN REGULASI

Regulasi yang jelas dan pembentukan dewan pengawas independen juga diperlukan untuk mencegah korupsi. 

PEMISAHAN TUGAS

Pemisahan tugas antara Menteri Investasi dan kepala BPI Danantara penting untuk menghindari konflik kepentingan, sementara komite investasi independen yang terdiri dari profesional non-politik dapat menjamin keputusan investasi yang objektif.

REFORMASI KEWENANGAN BPK DAN KPK

Namun, keterbatasan kewenangan BPK dan KPK dalam mengaudit Danantara secara otomatis menjadi tantangan, sehingga perlu reformasi untuk memungkinkan audit proaktif tanpa menunggu permintaan.

MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK

Untuk membangun kepercayaan publik, peningkatan kewenangan BPK dan KPK, transparansi dalam proses audit, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sangat diperlukan.